Jakarta (Iprahumas)--- Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) menyosialisasikan pembukaan pendaftaran anggota periode 2025–2027 melalui kegiatan daring yang diikuti 301 peserta dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah.

Kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan sistem digital baru yang dirancang untuk memudahkan proses registrasi anggota sekaligus memperkuat jejaring profesional pranata humas di seluruh Indonesia.

Ketua Iprahumas Fachrudin Ali menjelaskan bahwa sistem pendaftaran baru ini merupakan langkah transformasi organisasi menuju tata kelola yang lebih inklusi, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

“Kami berkomitmen membangun sistem keanggotaan yang inklusif, transparan, dan mudah diakses. Melalui platform digital ini, setiap pranata humas di Indonesia dapat menjadi bagian dari IPRAHUMAS tanpa terkendala jarak atau birokrasi yang rumit,” ujarnya secara daring, Kamis (6/11/2025).

Pendaftaran Serba Digital dan Transparan

Mekanisme pendaftaran anggota dilakukan sepenuhnya secara daring melalui laman resmi https://iprahumas.id/register. 
Calon anggota cukup membuat akun, mengisi data pribadi, serta mengunggah dokumen pendukung seperti SK pengangkatan jabatan fungsional pranata humas, kartu identitas, dan bukti pembayaran keanggotaan sebesar Rp300.000 untuk masa berlaku tiga tahun (2025–2027).
Setelah diverifikasi, anggota akan memperoleh nomor anggota resmi dan hak akses ke berbagai layanan organisasi.

Manfaat Menjadi Anggota Iprahumas

Dalam sesi sosialisasi, tim pengurus memaparkan berbagai keuntungan menjadi anggota IPRAHUMAS, di antaranya:

1. Pelatihan Gratis Batch 1 – Bagi pendaftar hingga 13 November 2025 pukul 16.00 WIB, akan mendapatkan kelas gratis Persiapan Ujian Kompetensi (UKOM) Jabatan Fungsional Pranata Humas dengan narasumber Ardila Astari, M.Si, CIQnR, CIQaR, CICAR dan sesi berbagi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital serta pengurus pusat IPRAHUMAS.
2. Akses Jaringan Profesional Nasional – Forum komunikasi antarpranata humas dari berbagai instansi pemerintah.
3. Pengembangan Kompetensi – Pelatihan, webinar, dan workshop rutin di bidang komunikasi publik dan kehumasan pemerintahan.
4. Kesempatan Berpartisipasi dalam Kegiatan Nasional – Seperti konferensi, temu nasional, dan forum pertukaran pengetahuan.
5. Informasi dan Akses Prioritas – Termasuk e-book panduan teknis kompetensi kehumasan dan potongan khusus program IPRAHUMAS Academy.
6. Pengakuan Profesional dan Legalitas Organisasi – Keanggotaan IPRAHUMAS menjadi bukti profesionalisme dan memperkuat posisi pranata humas dalam jejaring komunikasi publik nasional.

Menurut Fachrudin Ali, keanggotaan Iprahumas bukan sekadar status administratif, tetapi komitmen profesional untuk berjejaring, belajar, dan berkontribusi dalam memperkuat komunikasi publik di Indonesia.

“Kami tidak hanya membangun sistem keanggotaan, tetapi juga membangun kepercayaan. IPRAHUMAS menjadi wadah resmi bagi pranata humas untuk berkolaborasi, meningkatkan kompetensi, dan menjaga integritas komunikasi publik,” tegasnya.

Respons Positif dari Peserta

Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan dan masukan yang disampaikan selama sesi diskusi. Peserta dari berbagai daerah mengapresiasi langkah IPRAHUMAS yang dinilai responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pranata humas di era digital.

Melalui sistem keanggotaan digital ini, IPRAHUMAS berharap dapat mempercepat konsolidasi data nasional pranata humas serta memperluas kolaborasi lintas instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Penulis: Fachrudin Ali
Editor: Dewi Indah Ayu D.