Jakarta (Iprahumas)---Memasuki usia satu dekade, Ikatan Pranata Humas Indonesia (IPRAHUMAS) menegaskan perannya sebagai penggerak utama konsolidasi infrastruktur komunikasi pemerintah. Ribuan pranata humas yang tersebar di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dipandang sebagai kekuatan strategis negara dalam mengorkestrasi narasi kebijakan publik yang padu, kredibel, dan berorientasi pada kepercayaan masyarakat menjelang 2026.

Penegasan tersebut mengemuka dalam Konvensi Humas Pemerintah 2025 dengan mengusung tema “Satu Dekade Iprahumas: Merawat Dialog Publik, Membangun Reputasi Indonesia”. Forum ini menjadi ruang temu antara regulator komunikasi, praktisi humas pemerintah, serta mitra platform global untuk merumuskan arah komunikasi negara ke depan.

Mewakili Menteri Komunikasi dan Digital, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aledya Yahya, menegaskan bahwa pranata humas merupakan aset vital negara yang perlu diorkestrasi secara terintegrasi.

“Tantangan ke depan bukan lagi sekadar memproduksi konten, tetapi memenangkan kepercayaan publik. Dengan ribuan Pranata Humas yang kita miliki, kuncinya adalah orkestrasi agar pusat dan daerah berada dalam satu frekuensi,” ujar Dirjen Fifi di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Kekuatan kuantitatif tersebut juga menjadi sorotan Deputi Diseminasi dan Media Informasi Badan Komunikasi Pemerintah Noudhy Valdrino. Ia menilai jejaring komunikasi pemerintah yang mencakup lebih dari 1.000 instansi merupakan keunggulan besar, namun harus diiringi dengan perubahan cara kerja.

“Kita unggul secara kuantitas. Tapi disrupsi menuntut kita bekerja tiga kali lebih keras, tiga kali lebih cepat, dan tiga kali lebih terintegrasi. Narasi negara harus hadir kuat dan positif di ruang publik,” tegasnya.

Menanggapi tantangan tersebut, Ketua Umum IPRAHUMAS Fachrudin Ali menyerukan transformasi mendasar dalam cara pandang dan peran pranata humas. Ia menekankan bahwa humas pemerintah tidak lagi cukup berfungsi sebagai pelengkap seremonial atau pemadam krisis.

“Di usia satu dekade ini, pranata umas harus bertransformasi menjadi arsitek reputasi bangsa. Kita adalah penjaga nyala kepercayaan publik. Jika narasi negara tidak kita desain secara cerdas, ruang publik akan dikuasai kegaduhan,” ujarnya.

Pendalaman peran strategis humas pemerintah juga dibahas dalam diskusi panel bertema “Peran Humas Pemerintah sebagai Penentu Reputasi dan Penjaga Kepercayaan Publik”. Ani Natalia Pinem dari Kementerian Keuangan menekankan pentingnya empati sebagai jiwa komunikasi publik.

“Masyarakat tidak membutuhkan bahasa birokrasi yang kaku. Mereka ingin didengar. Senjata utama humas pemerintah adalah empati untuk memanusiakan kebijakan,” ungkapnya.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Digital, Wicaksono (Ndoro Kakung), yang mengingatkan agar humas pemerintah tidak terjebak pada komunikasi satu arah.

“Kita harus masuk ke percakapan publik dengan bahasa yang membumi. Jika konten tidak relevan dengan kegelisahan masyarakat, pesan pemerintah akan berlalu begitu saja,” katanya.

Sementara itu, Imanuel Lamoa, Partner Manager for Government, Politics, and Advocacy Meta Asia Pacific, membagikan perspektif teknis tentang pentingnya memahami algoritma platform digital agar pesan pemerintah dapat menjangkau audiens yang tepat secara efektif.

Rangkaian konvensi ditutup dengan sesi workshop bertajuk “AI as The Ultimate Game Changer for Government PR” bersama Shafiq Pontoh, Co-Founder & Chief Strategy Officer Provetic Indonesia. Ia menegaskan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan menjadi kunci untuk menjawab tuntutan kerja komunikasi yang semakin kompleks.

“AI adalah game changer. Mustahil beban komunikasi modern ditangani secara manual. Dengan AI, humas bisa fokus pada strategi dan empati, bukan sekadar teknis,” ujarnya.

Sebagai penanda penguatan kapasitas intelektual humas pemerintah, Konvensi Humas Pemerintah 2025 juga dirangkaikan dengan peluncuran buku antologi “Transformasi Kehumasan di Era Akal Imitasi (AI)”. Buku ini dihadirkan sebagai peta jalan literasi bagi pranata humas dalam menghadapi disrupsi teknologi, serta simbol komitmen IPRAHUMAS dalam merawat kualitas dialog publik dan reputasi Indonesia di masa depan.

Penulis: Dimas Aditya Nugraha

Editor: Dewi Indah Ayu D.