Jakarta (Iprahumas)---Di era ketika informasi bergerak begitu cepat di ruang digital, keberhasilan komunikasi pemerintah di media sosial tidak lagi hanya bergantung pada seberapa banyak informasi yang dibagikan. Tetapi yang jauh lebih menentukan adalah bagaimana informasi itu diceritakan. 

Kesadaran inilah yang menjadi latar belakang Ikatan Pranata Humas (Iprahumas) menggelar Kelas Belajar Persiapan Uji Kompetensi (Ukom) sesi ketiga bertajuk ‘Jagoan Storytelling Medsos Pemerintah’. Pelatihan berlangsung secara daring dengan menghadirkan dua narasumber yang kompeten di bidang media sosial, yakni Pranata Humas Kementerian Kesehatan RI, Utami Widyasih dan Pranata Humas Kementerian Agama RI, Dewi Indah Ayu D. 

Ketua Bidang SDM Iprahumas, Dodi Rosadi, membuka secara resmi kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan tujuan pelatihan sebagai saran meningkatkan kompetensi sekaligus mempersiapkan diri mengikut ujian kompetensi.

“Kami berharap peserta mampu menyusun kalender konten media sosial secara terstruktur. Selain itu, peserta juga bisa mengenal dan menguasai teknik dasar penulisan naskah (script) untuk konten visual dan alur bercerita (storytelling) yang berdampak,“ ungkapnya melalui Zoom, Sabtu (7/3/2026).

Pada sesi pertama, Utami Widyasih—yang akrab disapa Temmy—mengawali materinya dengan pertanyaan sederhana: mengapa setiap kali mengunggah konten di Instagram kita harus menekan tombol share? Pertanyaan ringan itu menjadi pintu masuk untuk membahas bagaimana sebuah konten dapat menjangkau audiens dan mengapa konten perlu dirancang secara matang.

Temmy menjelaskan bahwa di era digital media sosial bukan sekadar tempat memposting informasi, tetapi menjadi ruang komunikasi yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat.

“Konten adalah jantung media sosial. Konten yang relevan akan memicu interaksi, interaksi membangun engagement, dan engagement membuat publik merasa dekat dengan sebuah akun atau institusi,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pengelolaan media sosial pemerintah membutuhkan strategi yang jelas, mulai dari menentukan tujuan komunikasi, mengenali audiens, hingga membangun identitas konten yang konsisten. Temmy mengibaratkan pengelolaan media sosial seperti mengelola sebuah toko. Jika toko tertata rapi dan produk yang dipajang menarik, orang akan datang, berinteraksi, bahkan kembali lagi.

Selain itu, perencanaan konten juga menjadi hal penting, misalnya dengan menyusun kalender konten, menentukan topik utama, serta menyiapkan konsep visual dan caption sebelum konten diproduksi. Setelah konten dipublikasikan, pengelola media sosial juga perlu memantau respons publik, menanggapi komentar, dan menganalisis performa konten.

“Keberhasilan di media sosial bukan soal siapa yang paling keras bersuara, tetapi siapa yang paling didengar dan direspons,” jelasnya.

Setelah peserta memahami fondasi pengelolaan media sosial, sesi berikutnya membawa diskusi ke arah yang lebih menarik, yakni bagaimana membuat konten pemerintah terasa lebih hidup melalui storytelling.

Materi ini disampaikan oleh Dewi Indah Ayu D. yang membuka paparannya dengan sebuah kalimat sederhana: media membawa berita, tetapi media sosial membawa cerita.

Storytelling, kata Ayu, sapaan akrabnya, adalah cara menyampaikan pesan melalui narasi yang bisa dikemas dalam berbagai bentuk; mulai dari teks, foto, video, hingga audio. Pendekatan ini efektif karena manusia secara alami lebih mudah mengingat cerita dibandingkan data atau angka.

Sebuah studi bahkan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil orang yang mampu mengingat angka dengan baik, sementara jauh lebih banyak orang dapat mengingat cerita yang disampaikan dengan menarik. 

Bagi humas pemerintah, storytelling bukan sekadar teknik kreatif. Ia adalah cara untuk membuat pesan kebijakan, program, atau kegiatan pemerintah menjadi lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.

Alih-alih hanya menyampaikan informasi kaku, storytelling memungkinkan humas menghadirkan sisi manusia dari sebuah program, seperti kisah di balik kebijakan, pengalaman masyarakat yang merasakan manfaat, atau perjuangan para aparatur yang bekerja di lapangan.

Dalam praktiknya, storytelling juga memerlukan proses yang terstruktur. Dimulai dari riset untuk memahami isu dan audiens, brainstorming ide, penyusunan storyboard, produksi konten, hingga publikasi dan evaluasi dampaknya di media sosial.

Melalui dua materi tersebut, peserta kelas belajar diajak melihat media sosial pemerintah dari perspektif yang lebih luas. Bukan sekadar saluran informasi, tetapi ruang cerita yang dapat membangun kedekatan sekaligus kepercayaan publik.

Di tengah derasnya arus informasi digital, sebuah cerita yang kuat sering kali lebih mampu menyentuh masyarakat dibandingkan sekadar deretan angka dan data. Karena pada akhirnya, masyarakat bukan hanya program dan kebijakan, tetapi juga cerita tentang bagaimana negara bekerja dan hadir di tengah kehidupan mereka. 

Kegiatan kelas belajar diikuti oleh 150 peserta yang merupakan anggota aktif Iprahumas lintas kementerian/lembaga/daerah. (l&d)

Penulis: Lilis Basiradanuwijaya

Editor: Dodi Rosadi & Dewi Indah Ayu D