Jakarta (Iprahumas)---Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Nezar Patria, menegaskan bahwa komunikasi kebijakan tidak boleh lagi diposisikan sebagai tahapan akhir setelah sebuah kebijakan selesai disusun. Di era digital yang ditandai dengan perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI), komunikasi harus menjadi bagian yang melekat dalam seluruh proses penyusunan kebijakan agar mampu membangun pemahaman, partisipasi, dan kepercayaan publik.

"Komunikasi kebijakan harus hadir sejak awal proses perumusan kebijakan, bukan hanya ketika kebijakan akan disosialisasikan kepada masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat memahami aspirasi publik, mengantisipasi potensi risiko komunikasi, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap setiap kebijakan yang diambil," ujar Nezar Patria saat memberikan ceramah dalam kegiatan Komunikasi Humas Pemerintah dan Bedah Buku Komunikasi Kebijakan di Auditorium Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Pranata Humas (Iprahumas) Indonesia bekerja sama dengan Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Digital tersebut mengusung tema "Menguatkan Komunikasi Kebijakan Pemerintah yang Adaptif, Kredibel, dan Berorientasi pada Kepentingan Publik." Forum ini mempertemukan sekitar 80 peserta yang terdiri atas pranata humas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, pimpinan unit kehumasan, akademisi, dan praktisi komunikasi publik.

Menurut Nezar, tantangan komunikasi pemerintah saat ini semakin kompleks. Pemerintah tidak hanya dituntut mampu menyampaikan informasi secara cepat, tetapi juga menjaga kualitas informasi di tengah meningkatnya disinformasi, misinformasi, serta pemanfaatan teknologi AI yang berkembang pesat.

Oleh karena itu, pranata humas pemerintah dituntut memiliki kompetensi yang lebih luas. Selain menguasai teknik komunikasi digital, humas pemerintah juga harus mampu memahami substansi kebijakan, melakukan analisis isu strategis, memanfaatkan data dalam penyusunan strategi komunikasi, serta menggunakan teknologi AI secara etis dan bertanggung jawab.

Dalam sesi dialog bersama peserta, Nezar menekankan pula perlunya perubahan paradigma mengenai peran humas pemerintah. Fungsi kehumasan dinilai perlu ditempatkan sebagai mitra strategis pimpinan dalam setiap tahapan penyusunan kebijakan, mulai dari pemetaan aspirasi masyarakat, identifikasi risiko komunikasi, hingga evaluasi dampak komunikasi terhadap tingkat kepercayaan publik. Keberhasilan komunikasi pemerintah juga perlu diukur tidak hanya dari jumlah publikasi atau tingkat keterlibatan di media sosial, tetapi dari meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan serta tumbuhnya kepercayaan publik kepada pemerintah.

Selain ceramah Wakil Menteri, kegiatan juga dirangkaikan dengan bedah buku Komunikasi Kebijakan karya Wamen Nezar Partia berkolaborasi dengan Dr. Riant Nugroho yang menghadirkan Prof. Dr. Gun Gun Heryanto dan Prof. Dr. Widodo Muktiyo sebagai penanggap. Hadir pula Kepala Biro Protoko dan Humas Setjen DPR RI Rudi Rochmansyah dan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman yang berbagi cerita praktik baik komunikasi kebijakan di instansinya.

Diskusi tersebut memperkaya perspektif mengenai pentingnya komunikasi kebijakan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipatif, dan berbasis bukti.

Melalui kegiatan ini, Iprahumas Indonesia bersama Kementerian Komunikasi dan Digital berharap lahir rekomendasi strategis untuk memperkuat komunikasi kebijakan pemerintah yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, mampu membangun kepercayaan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan pemerintah.

Penulis: Nisa Nurul Hafidza I Editor: Dewi indah Ayu D.

Sumber foto: Humas Kementerian Komunikasi dan Digital