Jakarta (Iprahumas) — Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) mendorong transformasi peran humas pemerintah untuk memperkuat sinergi sekaligus menghadirkan komunikasi publik yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. 

Ketua Umum Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) Fachrudin Ali Ahmad mengatakan, perubahan lanskap komunikasi tersebut mendorong transformasi peran humas pemerintah. Hal itu disampaikannya dalam Konvensi Humas Pemerintah (KHP) 2026 di Garuda Spark Innovation Hub, FX Sudirman, Jakarta.

Mengusung tema “Transformasi Humas Pemerintah: Bersinergi dan Berdampak dalam Komunikasi Publik Indonesia”, KHP 2026 menjadi ruang bagi praktisi humas pemerintah untuk memperkuat jejaring, bertukar gagasan, sekaligus membahas solusi atas tantangan komunikasi publik yang semakin kompleks.

“Kita dituntut untuk memastikan bahwa setiap komunikasi publik tidak hanya berhenti pada sekedar menyampaikan atau deliver the message, tapi juga yang paling penting adalah bagaimana kita menghasilkan dampak nyata berupa pemahaman, partisipasi aktif, hingga penguatan kepercayaan masyarakat,” ujar Ali di Jakarta, Selasa, (22/9/2026).

Menurut Ali, perkembangan teknologi digital telah menjadikan media sosial dan berbagai kanal digital bukan hanya sebagai sarana interaksi, tetapi juga ruang pembentukan opini publik terhadap kebijakan pemerintah. Karena itu, komunikasi pemerintah perlu bergerak dari sekadar penyampaian informasi menuju komunikasi yang mampu membangun pemahaman dan kepercayaan publik.

KHP 2026 juga diarahkan untuk menghasilkan gagasan yang dapat ditindaklanjuti. Salah satunya melalui penyusunan rekomendasi penguatan komunikasi publik pemerintah dalam bentuk policy brief. Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan survei anggota serta wawancara dengan sejumlah pimpinan lembaga dan pakar.

Humas Perlu Diorkestrasi secara Terintegrasi

Mewakili Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Fifi Aleyda Yahya, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kementerian Komunikasi dan Digital Marroli J. Indarto menegaskan, pranata humas merupakan aset vital negara yang perlu diorkestrasi secara terintegrasi.

Menurut Marroli, tantangan komunikasi publik semakin kompleks seiring berkembangnya ruang digital. Masyarakat menghadapi filter bubble, echo chamber, disinformasi, deepfake, hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial yang dapat memengaruhi cara publik menerima dan memahami informasi. Oleh karena itu, humas pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan informasi yang benar, tetapi juga perlu memastikan informasi tersebut sampai kepada masyarakat, dipahami, dipercaya, dan memberikan dampak.

“Di medan yang seperti ini menyampaikan informasi yang benar saja tidak cukup. Pekerjaan utama kita sesungguhnya adalah memastikan informasi itu betul-betul ya sampai, paham, dipercaya dan betul dengan tema yang tadinya adalah berdampak, komunikasi yang berdampak,” kata Marroli.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Maroli menyampaikan, Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong tiga arah penguatan tata kelola komunikasi publik, yakni memperkuat orkestrasi narasi, membangun kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi krisis atau gelombang disinformasi, serta meningkatkan kapasitas aparatur komunikasi publik. Ia juga menekankan perlunya keterlibatan pranata humas sejak tahap perumusan kebijakan, bukan hanya setelah kebijakan diluncurkan.

Komunikasi Dimulai dari Hulu

Konvensi dilanjutkan dengan sesi pertama yang menghadirkan empat narasumber dari unsur akademisi, organisasi kebijakan publik, pemerintah, dan media. Keempat narasumber ini membahas komunikasi pemerintah dari perspektif strategi dan evaluasi komunikasi, partisipasi dalam kebijakan publik, tata kelola komunikasi pemerintah, serta pengelolaan narasi publik.

Perspektif tentang pentingnya komunikasi sejak tahap awal kebijakan juga disampaikan CEO Think Policy Adithya Virse Hutami atau Afu Utami. Menurutnya, pelibatan komunikasi sejak proses perumusan kebijakan dapat membantu pemerintah memahami respons publik sekaligus mengurangi persoalan komunikasi ketika kebijakan telah diterapkan.

“Komunikasi itu idealnya sejak dari hulu lebih intensif daripada waktu di hilir. Justru ketika masih draf kita buka ke publik, itu akan menurunkan secara drastis pekerjaan rumah kita di hilir karena masyarakat sudah paham terhadap suatu kebijakan. Komunikasi itu harusnya dua arah dan proaktif,” ujar Afu.

Sementara itu, Akademisi Bidang Komunikasi Publik UIN Syarif Hidayatullah Rully Nasrullah menekankan pentingnya evaluasi untuk mengukur keberhasilan strategi komunikasi pemerintah.

Menurut Rully, komunikasi publik mencakup sejumlah tahapan, mulai dari diseminasi, sosialisasi, kampanye, glorifikasi, interaksi partisipatif hingga komunikasi. Setiap bentuk komunikasi memiliki tujuan dan ukuran keberhasilan yang berbeda.

“Kalau diseminasi, tujuannya agar masyarakat tahu. Kalau sosialisasi, masyarakat paham. Sementara, kalau kampanye, tujuannya mendorong perubahan di masyarakat,” ujar Rully.

Kredibilitas dan Empati Jadi Modal Humas

Dari perspektif pemerintah, Ketua Tim Penyusunan Kebijakan Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kementerian Komunikasi dan Digital Andi Salim mengatakan, kredibilitas dan empati menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi publik.

Menurut Andi, pemerintah saat ini bukan lagi satu-satunya sumber informasi. Ruang digital memungkinkan berbagai pihak memproduksi dan menyebarkan informasi sehingga pranata humas memiliki peran penting dalam membangun rujukan informasi yang kredibel bagi masyarakat.

“Sekarang kita sebagai pemerintah, baik di pusat, daerah, lembaga, maupun dinas, bukan lagi satu-satunya sumber informasi. Kita hanya satu dari sekian banyak sumber informasi. Maka, peran pranata humas menjadi sangat penting untuk memberikan prominensi kepada institusinya. Bagaimana publik tahu, kalau ingin mendapatkan informasi yang tepat, mereka harus merujuk kepada humas pemerintah di lembaga tersebut,” ujar Andi.

Selain kredibilitas, Andi menilai empati menjadi aspek penting bagi pranata humas, terutama ketika berhadapan langsung dengan masyarakat maupun merespons situasi krisis. Koordinasi dan jejaring komunikasi antarlembaga juga perlu diperkuat untuk menghadapi dinamika informasi publik.

Dalam konteks tersebut, Andi mengingatkan pentingnya kolaborasi melalui Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) sebagai wadah koordinasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyampaikan komunikasi kepada masyarakat.

Humas dan Media Perlu Saling Menguatkan

Sementara itu, CEO Good News from Indonesia Wahyu Aji menyoroti tantangan yang dihadapi humas pemerintah dalam menjembatani kompleksitas kebijakan dengan karakter media digital.

Menurut Wahyu, humas perlu lebih proaktif menyediakan data, fakta, serta cerita yang humanis agar informasi mengenai kebijakan pemerintah dapat diolah media sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pembacanya.

“Kalau menurut saya, lebih proaktif saja. Kirim kami bahan yang bisa diolah. Apa yang berubah dari kebijakan ini, siapa yang terdampak, kapan mulai berlaku, seperti apa dibandingkan dengan tahun lalu, dan apa datanya. Ketika kami bertanya, responsnya juga harus cepat,” ujar Wahyu.

Rangkaian diskusi dalam KHP 2026 memperlihatkan bahwa komunikasi publik pemerintah membutuhkan kerja yang semakin terintegrasi, mulai dari proses perumusan kebijakan, penyusunan narasi, distribusi informasi, pengelolaan krisis, hingga evaluasi dampak komunikasi.

Melalui KHP 2026, Iprahumas memperkuat ruang kolaborasi antara pranata humas dan berbagai pemangku kepentingan komunikasi publik untuk mendorong komunikasi pemerintah yang lebih strategis, terkoordinasi, dan berorientasi pada dampak. Penguatan sinergi antarlembaga, keterlibatan humas sejak tahap awal kebijakan, peningkatan kapasitas, serta komunikasi yang proaktif menjadi bagian penting dalam menjawab dinamika ruang informasi publik yang terus berkembang.

Penulis: sct, dr

Editor: Dewi Indah Ayu D.