Mataram (Iprahumas) --- Kepercayaan publik menjadi aset terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan di era digital. Di tengah derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI), peran humas pemerintah tidak lagi sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan, menjembatani kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, serta memastikan komunikasi publik berlangsung secara kredibel dan berdampak.

Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas), Mayrianti Annisa Anwar, saat membacakan sambutan Ketua Umum Iprahumas, Fahrudin Ali, pada pembukaan Indonesia Government Public Relations (IGPR) Summit 2026 di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Mayrianti menegaskan bahwa transformasi peran humas pemerintah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Menurutnya, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansinya, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut dipahami, dipercaya, dan diterima masyarakat.

"Humas pemerintah saat ini tidak lagi cukup hanya menjadi penyampai informasi. Humas harus bertransformasi menjadi penjaga kepercayaan publik (guardian of public trust), jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat, serta navigator di tengah derasnya arus informasi yang dinamis," ujarnya di Mataram, Senin (27/7/2026).

Ia menjelaskan, tantangan komunikasi publik yang semakin kompleks menuntut pranata humas memiliki kompetensi yang adaptif dan komprehensif. Selain mampu membaca isu secara cepat dan mengelola krisis komunikasi, humas pemerintah juga perlu menguasai pemanfaatan teknologi digital, mengolah data menjadi strategi komunikasi yang efektif, serta tetap menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

”Sebagai organisasi profesi, Iprahumas terus memperkuat perannya dalam meningkatkan kapasitas anggotanya sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun komunikasi publik yang profesional,” tuturnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, lanjut Mayrianti, Iprahumas menetapkan empat fokus transformasi kehumasan. ”Pertama, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, sertifikasi profesi, serta penguatan literasi digital dan kecerdasan artifisial,” katanya.

Kedua, memperkuat standar profesi dan etika agar humas pemerintah tetap menjadi sumber informasi yang kredibel dan akuntabel. Fokus ketiga adalah memperluas kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, media, hingga sektor swasta guna menciptakan komunikasi publik yang terintegrasi. 

”Adapun fokus keempat diarahkan pada transformasi kehumasan berbasis data dan inovasi sehingga kebijakan komunikasi dapat dirancang secara lebih terukur, adaptif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Menutup sambutan, Mayrianti menegaskan bahwa melalui penyelenggaraan IGPR Summit 2026, Iprahumas mengajak seluruh pranata humas di Indonesia untuk terus belajar, memperkuat jejaring kolaborasi, serta menghadirkan inovasi komunikasi yang mampu menjawab kebutuhan publik di era digital. ”Dengan humas yang adaptif, profesional, dan berintegritas, komunikasi pemerintah diharapkan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan yang menjadi modal utama keberhasilan setiap kebijakan publik,” katanya menutup sambutan.

Mengusung tema "Government Public Relations in the Digital & AI Era: Strengthening Public Communication and Public Trust", IGPR Summit 2026 menjadi ruang berbagi pengetahuan sekaligus memperkuat sinergi antarpelaku komunikasi publik dalam menghadapi perubahan ekosistem informasi yang terus berkembang.

Forum ini juga menegaskan bahwa komunikasi publik merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan dipercaya masyarakat sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Sebagai informasi, IGPR Summit 2026 dibuka secara resmi oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, bersama Rektor UIN Mataram, Prof. Masnun Tahir. Kegiatan ini diikuti lebih dari 30 pranata humas dari kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Kabupaten Bogor, Bandung, Sumedang, Aceh, hingga Pontianak.

Penulis: Sandy Wisnu Aji

Editor: Dewi Indah Ayu D.