Jakarta (Iprahumas)---Literasi data bagi pranata humas kini bukan lagi sekadar pilihan, namun menjadi kompetensi primer. Ini dikarenakan kunci keberhasilan dan efektivitas kebijakan membutuhkan ketepatan dalam menganalisa data. Diskusi tersebut meramaikan Kelas Kehumasan Muda (KHM) Volume 4 yang berlangsung intensif di Jakarta.

“IPRAHUMAS meyakini bahwa literasi data dapat mengisi kesenjangan fundamental dalam komunikasi pemerintah: kemampuan mengubah data mentah menjadi narasi strategis yang memiliki return on investment (ROI) komunikasi yang jelas,” ujar Sekretaris Jenderal IPRAHUMAS, Mayrianti Annisa Anwar di Jakarta, Sabtu (22/11/2025).

Annisa mengatakan bahwa adanya kebutuhan analisis data dalam pengambilan kebijakan, menjadi titik tolak bagi humas pemerintah untuk mengadopsi pola pikir analitis. Berdasarkan studi internal, ditemukan bahwa 4 dari 5 program komunikasi pemerintah masih mengandalkan output atau umlah rilis berita alih-alih outcome atau perubahan sentimen publik atau adopsi kebijakan. Oleh karena itu, KHM Vol. 4 hadir untuk merombak metrik keberhasilan tersebut.

Mengukur Sentimen, Meminimalisir Kerugian

Pilar pertama KHM Vol. 4 memusatkan perhatian pada ”Membaca Sentimen Publik melalui Media Monitoring”. Sesi ini menekankan pentingnya real-time analysis untuk mengurangi potensi kerugian reputasi. Peserta dilatih tidak hanya memantau volume percakapan, melainkan juga menganalisis tonalitas dan jangkauan dari setiap isu yang melibatkan instansi mereka.

"Materi ini relevan dengan apa yang terjadi di tempat kami. Kendati kita terbiasa dengan isu yang berulang yang berujung intuisi alami. Namun dana dari monitoring membuat penanganan krisis jadi lebih cepat dan akurat,” ungkap Leidena dari IPRHUMAS yang juga hadir dalam acara tersebut.

Dia juga menambahkan bahwa seorang humas pemerintah harus jadi sensor tercepat di instansinya. Dapat memadamkan api sebelum menjadi kebakaran besar. Ini adalah pertahanan pertama Humas, bukan sekadar pelengkap, melainkan kunci stabilitas komunikasi publik

Setelah data berhasil dipilah dan dianalisis, tantangan berikutnya adalah efektivitas penyampaian. Pilar kedua KHM Vol. 4 “Mengemas Pesan Tepat Sasaran dengan Data Storytelling”, mengajarkan humas pemerintah untuk keluar dari zona nyaman rilis berita yang kaku.

Fokus diberikan pada teknik visualisasi data dan narasi yang humanis. Tujuannya, meningkatkan engagement rate dan adopsi program. Diharapkan, engagement terhadap konten pemerintah bisa meningkat minimal 40% setelah data diubah menjadi cerita yang memiliki relevansi emosional.

Materi Data Storytelling, menurut Sri Hendriani dari IPRAHUMAS, benar-benar membuka matanya. Ia menyebutkan bahwa selama ini data kinerja selalu dibuat dalam tabel formal. Setelah workshop, kata dia, pandangannya berubah tentang bagaimana membuat infografis yang bisa langsung membuat masyarakat tergerak dan mengerti manfaat program. 

“Sederhana, tapi impact-nya luar biasa! Kami kini bisa menjual visi negara dengan bahasa yang lebih jujur dan membumi," katanya.

ROI Komunikasi dan Akuntabilitas Publik

Sebagai penutup workshop, materi tentang “Merancang Strategi Kehumasan yang Impactful” mencoba menghadirkan wacana tentang perumusan Key Performance Indicator (KPI) yang berorientasi pada hasil (outcome).

Peserta didorong untuk menghitung ROI Komunikasi dari setiap program. Sejauh mana investasi waktu, biaya, dan sumber daya humas mampu menghasilkan perubahan opini, kesadaran, atau bahkan kepatuhan publik. Pergeseran metrik ini adalah esensi dari akuntabilitas publik di era data.

Yang kerap digunakan saat ini adalah saat rilis berita dimuat di banyak media. Namun, sekarang definisi sukses telah bergeser. Bahwa humas harus berorientasi pada hasil dan perubahan opini publik. 

KHM Vol. 4 memberikan kerangka kerja yang sangat jelas bagaimana merancang KPI yang mengikat pada akuntabilitas publik. Diharapkan para peserta bisa membuktikan secara kuantitatif kontribusi humas dan komunikasi publik terhadap keberhasilan program instansi.

IPRAHUMAS Indonesia berharap, melalui KHM Vol. 4, para JFPH dapat menjadi pilar yang lebih kokoh dalam pengambilan keputusan berbasis bukti di instansi masing-masing, memastikan efisiensi kebijakan negara.

Penulis: Dimas Aditya Nugraha
Editor: Dewi Indah Ayu D.