Jakarta (Iprahumas)--- Kecepatan merespons isu menjadi semakin penting di tengah ruang informasi yang bergerak cepat. Namun, respons yang cepat perlu diiringi ketepatan data, pengelolaan narasi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak agar komunikasi pemerintah tetap dipercaya publik ketika menghadapi krisis.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam sesi kedua Konvensi Humas Pemerintah (KHP) 2026 yang digelar Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) di Jakarta. Sesi tersebut secara khusus membahas penanganan krisis komunikasi publik serta\ strategi humas pemerintah dalam mengedukasi dan mendampingi pejabat publik di era keterbukaan informasi.

Sesi kedua menghadirkan Wakil Koordinator Staf Khusus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Yustinus Prastowo, Director of Corporate and Public Affairs Edelman Indonesia Gustiasa Muhammad, serta Direktur Pemberitaan ANTARA Virgandhi Prayudantoro.

Yustinus mengawali diskusi dengan membahas tantangan komunikasi publik pemerintah daerah, khususnya dalam menyelaraskan pola kerja birokrasi dengan dinamika masyarakat yang semakin terhubung melalui jejaring.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki keunggulan karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Namun, pola kerja birokrasi yang cenderung hierarkis perlu diselaraskan dengan karakter masyarakat yang semakin cepat, terbuka, dan egaliter.

“Masyarakat kita sekarang berpikir dan bekerja seperti jejaring, mondial, dan egaliter. Sementara birokrasi kita masih bekerja secara hierarkis. Perlu dicari jalan tengah yang memadukan antara kecepatan dan ketepatan,” jelas Yustinusdi Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Menurut Yustinus, titik temu antara kecepatan dan ketepatan tersebut menjadi penting agar pemerintah dapat merespons dinamika masyarakat tanpa mengabaikan akurasi serta proses kerja birokrasi.

Narasumber selanjutnya, Director of Corporate and Public Affairs Edelman Indonesia Gustiasa Muhammad kemudian membahas perubahan lanskap komunikasi publik yang dihadapi humas pemerintah maupun badan usaha milik negara (BUMN). Ia menyoroti disparitas sosial ekonomi serta terbentuknya social bubble akibat algoritma media sosial yang dapat memengaruhi cara masyarakat menerima informasi.

Dalam situasi tersebut, Gusti mendorong humas menghindari strategi komunikasi yang konfrontatif. Penanganan krisis, menurutnya, perlu diarahkan pada upaya menyeimbangkan narasi melalui transparansi, kepatuhan terhadap regulator, serta pemanfaatan kredibilitas pihak ketiga.

Gusti memperkenalkan rumus 3H sebagai salah satu pendekatan dalam menghadapi krisis komunikasi publik, yaitu to be heard, to be hugged, dan to be helped. Penanganan krisis juga membutuhkan kombinasi antara penguatan relasi informal jangka panjang dengan media dan pimpinan serta pengelolaan narasi melalui media sosial.

Menurut Gusti, humas pemerintah perlu membekali pimpinan dengan data yang akurat dan panduan komunikasi. Pada saat yang sama, relasi formal maupun informal dengan media perlu dibangun secara konsisten untuk mendukung kepercayaan publik.

Sementara itu, Direktur Pemberitaan ANTARA Virgandhi Prayudantoro menyoroti posisi media dalam mendukung penyampaian informasi dan komunikasi publik pemerintah. Menurutnya, kolaborasi antara pranata humas dan media perlu diperkuat agar informasi pemerintah dapat diterjemahkan menjadi pemberitaan yang relevan bagi masyarakat.

Virgandhi mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi humas pemerintah, antara lain siaran pers yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan media dan publik, konsistensi data, serta evaluasi komunikasi yang masih banyak berhenti pada ukuran jangkauan.

“Siaran pers perlu disusun agar lebih ramah media dengan memenuhi unsur 5W+1H serta menyertakan narasumber. Penyediaan informasi yang lengkap dan konsisten dapat membantu media mengolah informasi pemerintah menjadi pemberitaan yang relevan bagi masyarakat,” ujar Virgandhi.

Menurutnya, kelengkapan dan konsistensi informasi menjadi bagian penting dalam membangun kerja sama antara humas pemerintah dan media. Informasi yang jelas juga membantu media mengolah isu kebijakan secara lebih utuh sehingga masyarakat memperoleh konteks yang dibutuhkan.

Pembahasan dalam sesi kedua KHP 2026 menunjukkan bahwa pengelolaan krisis komunikasi publik membutuhkan kesiapan yang dibangun sebelum krisis terjadi. Humas tidak hanya dituntut mampu merespons isu dengan cepat, tetapi juga memastikan ketepatan informasi, kesiapan narasi, kapasitas pejabat dalam berkomunikasi, serta jejaring kolaborasi dengan media dan pemangku kepentingan lainnya.

Melalui KHP 2026, Iprahumas memperkuat ruang pembelajaran dan pertukaran pengalaman bagi pranata humas pemerintah untuk menghadapi dinamika komunikasi publik yang semakin kompleks. Penguatan kapasitas, pengelolaan data dan narasi, serta kolaborasi menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi pemerintah yang responsif dan berdampak.

Penulis: sct, dr

Editor: Dewi Indah Ayu D.