Jakarta (Iprahumas)---Di tengah derasnya arus informasi dan dinamika ruang digital, peran Humas Pemerintah semakin dituntut untuk melampaui fungsi tradisional sebagai penyampai informasi. Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya pranata humas, kini diharapkan mampu berperan sebagai strategic communicator yang mampu mengorkestrasi narasi kebijakan pemerintah agar dipahami, dipercaya, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam Webinar Nasional Ikatan Pranata Humas Indonesia (IPRAHUMAS) bertajuk “Orkestrasi Komunikasi Publik: Mengawal Program Pembangunan Prioritas dan PHTC” yang digelar secara daring pada Jumat (13/3/2026).

Diskusi tersebut menyoroti tantangan komunikasi pemerintah di era digital, ketika narasi resmi sering kali kalah cepat dari arus hoaks dan misinformasi yang menyebar luas di media sosial. 

Juru Bicara Badan Komunikasi Pemerintah RI, Adita Irawati, juga menyoroti tantangan harmonisasi pesan di antara berbagai kementerian dan lembaga. Ia mengibaratkan komunikasi pemerintah seperti sebuah orkestra yang membutuhkan keselarasan nada agar menghasilkan harmoni.

“Dengan 84 kementerian dan lembaga, 514 kabupaten/kota, serta lebih dari 8.300 pranata humas, kita memiliki aset komunikasi yang sangat besar. Tantangannya adalah menyelaraskan frekuensi. Jangan sampai setiap instansi bermain dengan nadanya sendiri-sendiri sehingga yang terdengar justru kebisingan, bukan harmoni bagi publik,” tegas Adita.

Dalam forum yang sama, Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, mengungkapkan bahwa tantangan utama pemerintah saat ini bukan hanya menyediakan layanan publik, tetapi juga memastikan masyarakat memahami dan mempercayai program yang disiapkan pemerintah.

Ia mencontohkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang merupakan salah satu inisiatif besar pemerintah di sektor kesehatan. Namun, berdasarkan data Nielsen 2025, sebanyak 82,35 persen masyarakat justru belum pernah mendengar program tersebut.

“Tantangan kita bukan lagi sekadar ketersediaan layanan, tetapi pemahaman, kepercayaan, dan partisipasi publik. Apalagi 82,7 persen masyarakat mengakses isu kesehatan melalui media sosial. Di situlah pertarungan narasi terjadi,” jelas Aji.

Hal serupa juga disampaikan Kepala Biro Humas Kementerian Pertanian, M. Arief Cahyono, yang menilai bahwa kebijakan strategis di sektor pangan, termasuk upaya percepatan swasembada di tengah ancaman El Nino dan krisis global, memerlukan dukungan komunikasi publik yang kuat.

Menurutnya, narasi kedaulatan pangan tidak bisa hanya disampaikan oleh satu kementerian, tetapi harus menjadi kerja bersama lintas sektor.

“Komunikasi publik yang kuat dari hulu ke hilir sangat menentukan keberhasilan kebijakan pangan. Narasi ini harus dipahami bersama, bukan hanya oleh satu institusi,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi, para praktisi kehumasan dari berbagai instansi juga mengangkat berbagai tantangan di lapangan, mulai dari tumpang tindih pesan antar lembaga, keterbatasan anggaran komunikasi publik, hingga pernyataan pejabat publik yang terkadang kontradiktif dan berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat.

Menanggapi dinamika tersebut, Ketua IPRAHUMAS Indonesia Fachrudin Ali menegaskan bahwa kunci utama membangun komunikasi pemerintah yang efektif terletak pada kolaborasi lintas sektor. 

”Orkestrasi komunikasi publik bukan berarti menyeragamkan karakter setiap instansi, melainkan memastikan pesan utama kebijakan pemerintah tersampaikan secara utuh dan konsisten. Untuk itu, Iprahumas siap berkolaborasi untuk mengorkestrasi berbagai kebijakan publik,“ ungkap Ali.

Dengan komunikasi yang strategis, terukur, dan empatik, humas pemerintah diharapkan mampu menjaga marwah institusi sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan di mata publik. Pada akhirnya, kualitas komunikasi publik akan menentukan seberapa kuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penulis: Dimas Aditya Nugraha
Editor: Dewi Indah Ayu D.