Jakarta, Iprahumas - Percepatan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) merupakan salah satu pilar penting pelaksanaan percepatan transformasi digital nasional. Kementerian Komunikasi Informatika (Kemkominfo) telah menetapkan empat pilar utama, yaitu: pembangunan infrastruktur digital secara massif, harmonisasi peraturan, penguatan ekosistem digital, dan pengembangan talenta digital.

Guna mempercepat pemerataan BTS 4G, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo melakukan penandatanganan kontrak di awal tahun. "Sesuai instruksi Bapak Presiden dan Bapak Menteri Kominfo, BAKTI harus mengawali pembangunan BTS secepat mungkin sejak awal tahun. Ini karena BAKTI mendapat amanah target yang tinggi, harus membangun BTS di 7.904 desa/kelurahan selama 2 tahun (2021 s.d. 2022) yang dibagi dalam 5 paket," jelas Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo Anang Latief dalam Konferensi Pers Virtual Penandatangan Kontrak Payung Penyediaan Infrastruktur BTS 4G 2021 di Jakarta, Jumat (29/1/2021).

Menurut Dirut BAKTI Kementerian Kominfo penandatanganan kontrak payung 2 dari 5 paket bersama tiga konsorsium untuk penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G. "Hari ini tentunya kami mendapatkan tugas yang luar biasa besar, kami memulai sebuah pekerjaan besar yang sebenarnya sudah diinisiasi sejak tahun lalu, untuk menandatangani dua paket pekerjaan di mana total menjadi ada lima paket," ujarnya.

Dirut Anang Latif menyatakan dua paket pekerjaan tersebut dimenangkan oleh tiga konsorsium antara lain Fiber Home, PT Telkom Infra, dan Multi Trans Data. "Ketiga konsorsium inilah yang setelah melalui proses seleksi yang ketat, menurut laporan dari kelompok kerja pengadaan yang paling layak untuk dikerjakan dengan target waktu yang telah ditetapkan oleh kami," jelasnya.

Adapun paket 1 dan paket 2 meliputi wilayah Sumatra, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku atau disingkat paket 1 dan paket 2 wilayah non Papua sebanyak 2,700 desa dan kelurahan. "Harapannya dengan penandatanganan perjanjian kerja sama, Kominfo bisa memulai sebuah pekerjaan yang mulia untuk memastikan proses transformasi digital ini bisa segera dimulai dan bisa dinikmati oleh seluruh sektor, oleh seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia," tandas Dirut BAKTI Kementerian Kominfo.

Dirut Anang Latif menegaskan, pemerataan BTS 4G merupakan komitmen Pemerintah untuk memastikan bahwa tidak ada satupun orang di Indonesia ini masih tertinggal dengan adanya transformasi digital. “BAKTI Kementerian Kominfo menerima tugas pertama yakni menyelesaikan persoalan infrastruktur yang masif, " tuturnya.

Momentum Akselerasi

Tahun lalu, Presiden Joko Widodo menugaskan Kementerian Kominfo untuk melakukan transformasi digital secara cepat. "Pada 3 Agustus 2020 Presiden telah menetapkan lima arahan di mana salah satunya untuk melakukan percepatan infrastruktur digital," ujar Dirut BAKTI Kementerian Kominfo.

Menurut Dirut Anang Latif, lima arahan Presiden tersebut direspon secara cepat oleh Menteri Kominfo Johnny G. Plate yang kemudian menetapkan empat langkah menjadi pilar utama. "Yaitu pertama pembangunan infrastruktur digital dengan masif, kedua harmonisasi peraturan, yang ketiga peraturan penguatan ekosistem digital, yang terakhir pelatihan digital untuk SDM," tandasnya.

Dirut BAKTI Kementerian Kominfo menjelaskan ada 15% atau sekitar 12,548 dari total seluruh desa dan kelurahan sebanyak 83,218 yang belum terakses dengan jaringan 4G. "Inilah akhirnya Bapak Menteri Kominfo sudah memetakan tugas ini diselesaikan bersama-sama, 3,435 (desa dan kelurahan) atau 27%-nya akan dilakukan oleh operator seluler dan 73% atau 9,113 dikerjakan oleh BAKTI," terangnya.

Menurut Dirut Anang Latif, baik BAKTI maupun industri secara umum tentunya menilai tahun 2021 menjadi momentum penting. "Karena untuk pertama kalinya pemerintah melakukan intervensi kepada sektor telekomunikasi untuk memastikan bahwa seluruh desa sebanyak 83 ribu lebih hadir adanya konektivitas digital," jelasnya.

Penandatanganan kontrak payung penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung dengan mitra penyedia pembangunan base tranceiver station (BTS) 4G di Paket 1 dan Paket 2. Mitra penyedia yang memenangkan tender dan menandatangani kontrak Paket 1 dan 2 ini adalah kemitraan antara Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data.

Penandatanganan kontrak payung dilakukan Dirut BAKTI Kominfo Anang Latif, dengan penyedia yang diwakili oleh Huang Liang dari Kemitraan Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data, dan disaksikan oleh Menteri Kominfo, Johnny G Plate.

Pemerataan Akses

 Setelah penandatanganan kontrak ini, Kemitraan Fiberhome – Telkom Infra – Multitrans Data segera akan melaksanakan pembangunan BTS 4G di Paket 1 dan Paket 2 selama dua tahun (2021 – 2022) dan diteruskan dengan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan terhadap jaringan BTS 4G yang telah dibangun beserta seluruh perangkat dan infrastruktur pendukungnya.

"Selain Paket 1 dan 2 yang kami tandatangani hari ini ada Paket 3 yang mencakup 1.795 desa dan kelurahan yang terdiri atas 824 desa/kelurahan di Papua Barat (Area 6), dan 971 desa/kelurahan di Papua Bagian Tengah Barat (Area 7)," tutur Dirut Anang Latif.

Paket 1 mencakup 1.364 desa dan kelurahan yang terdiri atas 132 desa/kelurahan di Sumatera (Area 1), 456 desa/kelurahan di Nusa Tenggara (Area 2), dan 776 desa/kelurahan di Kalimantan (Area 3). Sedangkan Paket 2 mencakup 1.336 desa dan kelurahan yang terdiri atas 536 desa/kelurahan di Sulawesi (Area 4), dan 800 desa/kelurahan di Maluku (Area 5).

“Dengan massifnya kebutuhan akan telekomunikasi dan internetifikasi, pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang telah dilakukan tersebut terasa belum mencukupi karena masih banyak desa-desa yang belum terlayani dengan akses internet,” jelas Dirut BAKTI Kementerian Kominfo.

Dari 9.113 desa/kelurahan yang masuk dalam kategori daerah 3T, 1.209 desa/kelurahan di antaranya sudah terdapat BTS dengan teknologi 2G atau 3G yang perlu di-upgrade menjadi teknologi 4G, di mana 1.096 desa/kelurahan di antaranya adalah merupakan BTS yang dibangun oleh BLU BAKTI dan saat ini sudah selesai di-upgrade menjadi BTS 4G, sedangkan 113 desa/kelurahan sudah terdapat BTS yang dibangun oleh operator telekomunikasi yang saat ini dalam proses upgrade ke 4G.

“Tersisa 7.904 desa/kelurahan yang sama sekali belum mendapatkan akses layanan 4G (unserved 4G). 7.904 desa/kelurahan 3T unserved 4G ini akan dibangun BTS 4G oleh Kementerian Kominfo melalui BLU BAKTI. Sedangkan 3.435 desa/kelurahan Non-3T akan dibangun BTS 4G oleh operator telekomunikasi,” tutur Dirut Anang Latif.

Menurut data BAKTI Kementerian Kominfo, dari 83.218 desa/kelurahan yang ada di Indonesia, masih terdapat 12.548 desa/kelurahan yang belum mendapatkan layanan akses sinyal 4G. Dari 12.548 desa/kelurahan tersebut, 9.113 desa/kelurahan masuk dalam wilayah 3T dan 3.435 desa/kelurahan masuk dalam wilayah Non-3T.

Ferdinandus Setu Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo