Jakarta, 22 Maret 2025 - Ikatan Pranata Humas (Iprahumas) Indonesia menggelar webinar Pranata Humas Bersertifikasi: Kredibel, Profesional, dan Berdaya Saing!. Kegiatan menghadirkan narasumber pakar komunikasi Jojo S Nugroho (Konsultan PR IMOGEN) dan Dyah Rahmawati Sugiyanto (Pranata Humas Ahli Madya BRIN).

Ketua Iprahumas Indonesia Fachrudin Ali Ahmad mengatakan bahwa webinar tersebut bertujuan memberikan wawasan atau insight serta menambah pengetahuan dan pengalaman kehumasan bagi para peserta. Ia mengaku masih sedikit pranata humas yang sudah tersertifikasi.

“Saat ini, tidak mudah menjadi pranata humas yang diakui. Perlu sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya sertifikasi sesuai standar dan mutu profesi,” ujar Ali saat membuka kegiatan secara daring, Sabtu (22/3/2025).

Ali juga mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah alasan penting sertifikasi pranata humas. Pertama, sertifikasi menunjukkan kompetensi pranata humas yang diakui menurut standar dan mutu profesi.

Menurut Ali, saat ini Indonesia memang belum memiliki satu lembaga sertifikasi kehumasan yang diakui secara nasional. Lembaga yang baru BNSP secara umum.

Kedua, lanjut Ali, sertifikasi pranata humas bisa membuka peluang karier dan kredibilitas. Jika pranata humas memiliki sertifikasi yang sah secara nasional, maka kredibilitas pranata humas diakui apalagi ditunjang portofolio linked sesuai kebutuhan organisasi dan kebutuhan publik.

"Ke depan akan keluar pedoman atau juknis Permen PAN RB Nomor 17 tahun 2023, salah satunya sertifikasi mengikuti Uji Kompetensi (Ujikom). Hanya saja saya belum tahu apakah sertifikasi ini nanti cukup pelatihannya akan diadakan oleh Pusdiklat atau Iprahumas atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya atau BNSP," tutur Ali.

Ketiga, Iprahumas sebagai organisasi profesi berkepentingan akan lembaga sertifikasi profesi. Pasalnya, sesuai dengan misi Iprahumas sebagai organisasi profesi pranata humas, pihaknya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap perkembangan kompetensi anggota.

"Kami akan mendorong kolaborasi untuk mencapai tujuan pranata humas unggul dari sisi profesionalitas, kompetensi, dan kesejahteraan. Kami juga akan kawal di Kemkomdigi," tuturnya.

Sejauh ini, pihaknya sedang melakukan pembenahan internal, yaitu melakukan kombinasi sistem informasi berbasis digital, konvensi humas pemerintah dan munas setahun sekali. Ali juga menambahkan bahwa akan  meluncurkan Iprahumas akademi dan webinar atau workshop kreatif.

”Iprahumas mencanangkan kegiatan untuk jejaring bisnis terkait kompetensi pranata humas, seperti Iprahumas Award, Expo GPR, lembaga penerbitan dan sertifikasi profesi. Dalam waktu dekat kami akan memberi kesempatan kepada pranata humas untuk mengikuti sertifikasi BNSP,“ ungkapnya.

Satu-satunya organisasi profesi pranata humas yang diakui Kemkomdigi adalah Iprahumas. ”Mari terus belajar untuk meningkatkan prestasi melalui belajar secara kontinyu. Bahan ujikom berupa portofolio dan sertifikat pelatihan yang kita diikuti sesuai kebutuhan jenjang," imbaunya.

Pada kesempatan yang sama, Jojo S Nugroho memaparkan materi terkait sejumlah standar kompetensi kerja yang terdiri dari knowledge, skill, achievement, acknowledgment, past performance dan attitude sesuai dengan standar yang ditetapkan di tempat kerja.

Menurut Jojo, badan profesi yang diakui oleh negara adalah BNSP yaitu lembaga sertifikasi yang diakui negara sehingga sertifikasinya pun berlogo Garuda Indonesia. Dengan sertifikasi yang diakui negara, maka seseorang bisa melabelkan dirinya sebagai seorang profesional.

Jojo juga mengungkapkan sertifikasi bidang digital dan kehumasan termasuk baru Indonesia. BNSP merupakan lembaga negara yang mengeluarkan sertifikasi dengan standar kompetensi tapi pelaksana teknis yang melaksanakan sertifikasi adalah LSP. 

Lebih lanjut, Jojo menjelaskan sejumlah skema dalam bidang kehumasan seperti skema okupasi media release officer, media officer, skema media desain officer dan skema-skema lainnya. Okupasi dalam skema-skema pada media relation officer diperuntukkan bagi jabatan-jabatan kehumasan.

Dalam ujikom kehumasan, asesor biasanya menanyakan bukti pelaksanaan tugas kepada asesi, sehingga perlu menyiapkan data-data evidence atau bukti oleh asesi sebelum mengikuti ujikom. Ada sejumlah metode yang diterapkan dalam ujikom seperti wawancara, tes lisan, tes tertulis (dilakukan jika asesor merasa portofolio asesi tidak kuat).

Namun penilaian utama ada pada portofolio semua unit kompetensi untuk menilai apakah sudah mencukupi atau belum. Sebelumnya asesmen ujikom dilakukan secara daring tetapi pasca pandemi asesmen kembali dalam bentuk offline atau tatap muka.

"Alur dan prosedur uji kompetensi mulai dari kita mengisi formulir, free asesment secara mandiri (bisa online), mengikuti ujikom offline, hingga penerimaan sertifikat kelulusan," beber Konsultan PR IMOGEN itu.

Senada dengan hal tersebut, Dyah R Sugiyanto mengungkapkan sejumlah tahapan proses dalam mengikuti sertifikasi. Pertama, tahap pembekalan atau pelatihan sembari mempersiapkan bukti-bukti pekerjaan kehumasan. Kedua, tahap breafing ujian.

“Tahap ketiga yaitu ujian sertifikasi disesuaikan dengan jenjang pranata humas. Keempat, proses penilaian dengan memilih tiga skema penilaian,” tuturnya.

Dari tiga skema tersebut, penilaian yang wajib terkait strategi komunikasi sesuai dengan jenjang pranata humas. Sedangkan skema kedua dan ketiga peserta boleh memilih sesuai tugas pekerjaan di tempat kerja,” tambahnya.

Sebelum mengikuti ujian sertifikasi, di antaranya pranata humas harus memastikan bahwa pekerjaan yang ditekuni dalam tiga tahun terakhir yaitu bidang kehumasan. Lalu, memilih level sertifikasi profesi yang akan dijalani sesuai jenjang masing-masing. Berikutnya, mempersiapkan tiga skema yang akan diujikan, dan terakhir mempersiapkan berkas dan bukti fisik pekerjaan kehumasan.

Terakhir, Dyah mengungkapkan manfaat dari sertifikasi seperti kepercayaan diri meningkat dan lebih yakin dalam melaksanakan pekerjaan kehumasan. “Kita juga akan lebih termotivasi untuk berkarya,” pungkasnya.

Penulis: Sarjono

Editor: Dodi R/Dewi Indah Ayu D.