Sebagai organisasi profesi Humas Pemerintah, Iprahumas berfungsi membantu kerja pemerintahan dengan memberikan rekomendasi/ usulan dengan perspektif komunikasi publik. Beberapa isu yang bergulir pada 2022 dan agenda nasional 2023, perlu disikapi oleh para pejabat Humas Pemerintah, baik struktural maupun fungsional. Rekomendasi yang disusun Iprahumas dalam Outlook Humas Pemerintah 2023 dipaparkan di Universitas Padjadjaran Bandung, Sabtu, 17 Desember 2022. Hasil outlook tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pengelolaan kehumasan tahun 2022 dan masukan strategis dalam penyiapan pengelolaan kehumasan dalam mendukung agenda/program prioritas tahun 2023

JAKARTA,18 Desember 2022. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong menyatakan,tahun depan, Indonesia memegang peran penting dalam forum internasional sebagai Ketua ASEAN. Menurutnya, komunikasi publik dan kehumasan kita harus lebih baik dari yang telah diimplementasikan untuk G20 kemarin. 2023 juga menjadi tahun yang perlu kita antisipasi karena menjelang Pemilu 2024. “Ini bukan hanya tugas humas pemerintah, tapi menjadi beban moril bagi kita semua, sebagai humas maupun sebagai individu, untuk menjaga suasana yang kondusif terlebih di jagad siber kita,” ujarnya saat mengahdiri Outlook Humas Pemerintah di Bandung, kemarin (17/12).

Usman menekankan, komunikasi publik yang masif tidak selalu berbanding lurus dengan anggaran. “Dengan kreatifitas dan kerja sama, kita bisa manfaatkan sumber daya yang tersedia dengan capaian yang lebih tinggi. Kita bangun relasi yang baik dengan media, platform, komunitas, dan berbagai stakeholder lainnya,” imbuhnya.

Ketua Umum Iprahumas, Thoriq Ramadani menegaskan, Outlook Humas Pemerintah merupakan salah satu Program Kerja Nasional Iprahumas Indonesia, untuk memberikan gambaran pengelolaan kehumasan Pemerintah tahun 2022 dan perkiraannya pada 2023. Selain itu, hasil penelitian dalam Outlook ini juga memberikan rekomendasi bagi pengelolaan kehumasan Pemerintah pada 2023.

Senada dengan Thoriq, Wakil Rektor bidang Organisasi dan Perencanaan Universitas Padjadjaran, Profesor Yanyan Mochamad Yani menyatakan, refleksi Humas Pemerintah 2022 dan Outlook Humas Pemerintah 2023 Ini adalah sebuah momen evaluasi sekaligus titik awal perencanaan kegiatan, sebelum kita meninggalkan tahun 2022 yang luar biasa.

Ketua Tim Perumus Outlook Humas Pemerintah sekaligus Wakil Ketua Umum Iprahumas, Dyah Rachmawati Sugiyanto menjelaskan, data yang disajikan merupakan hasil riset berbasis siaran pers/ berita di situs 71 instansi. Situs dianggap sebagai platform resmi yang mencerminkan wajah institusi. Pengelola konten situs, khususnya siaran pers dan berita, yang pada umumnya dikelola oleh unit bidang kehumasan. Mengenai metodologi, analisis isi dipilih sebagai metode yang paling tepat untuk mengetahui tren/ kecenderungan isu yang dikumpulkan, dicermati, dan ditabulasi, serta diklasifikasikan dari data artikel berita, siaran pers, dan informasi tertulis lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian.

“Total Subjek penelitian 71 situs instansi pemerintah, terdiri dari 4 Kemenko, 30 Kementerian, 20 Lembaga, 13 Pemerintah Daerah, dan 4 Perguruan Tinggi Negeri. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan metode analisis isi. Teknik Pengumpulan data primer dan sekunder melalui informasi di situs resmi instansi dan wawancara (dengan teknik purposive), serta observasi,” rincinya.

Dalam waktu 27 hari, tim perumus yang terdiri dari 9 Pranata Humas dari berbagai instansi tersebut berhasil menyimpulkan Highlight 2022, mengenai isu yang banyak dibahas di situs kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah daerah. Isu tersebut adalah tentang G20, Pemulihan Sektor Pariwisata, UMKM Naik Kelas, Bangga Buatan Indonesia, P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri), Ibu Kota Negara, UU Cipta Kerja, UU TPKS, UU Keolahragaan, KUHP, Kebijakan Satu Data, Kebijakan Satu Peta, Penurunan Stunting, Vaksin booster, Ijin edar darurat vaksin covid-19, Transisi energi menuju FOLU NET SINK/ Net Zero Emission, Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), Kuota Haji calon Jemaah meningkat, Penyesuaian harga BBM – Bantuan Langsung Tunai BBM, Dugaan Paracetamol Penyebab Gagal Ginjal, Kosmetik mengandung bahan berbahaya, serta peristiwa kanjuruhan, dan bencana gempa bumi Cianjur

Selain itu, diketahui mayoritas isu yang dibahas di situs perguruan tinggi adalah kerja sama penelitian dan pemberdayaan masyarakat, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Pertukaran mahasiswa merdeka, Magang Bersertifikat Selanjutnya, tim perumus menetapkan 9 temuan dari data hasil penelitian.

Terdapat 2 isu prioritas nasional 2023 yang ditetapkan Tim Perumus, yaitu Tahun Politik dan Keketuaan KTT ASEAN. 17 situs Instansi (10 Kementerian, 6 lembaga, dan 1 Pemerintah Daerah) yang sudah mulai menyiapkan isu tahun politik 2023. 12 situs instansi (8 Kementerian, 2 lembaga, dan 2 Pemerintah Daerah) yang sudah mulai menyiapkan isu Keketuaan KTT ASEAN. Terdapat 2 instansi kementerian yang menyiapkan isu tahun politik dan persiapan Keketuaan KTT ASEAN. Diketahui pula, terdapat 46 situs instansi (18 kementerian, 12 lembaga, 12 pemerintah daerah, dan 4 perguruan tinggi) belum menyinggung isu tahun politik dan KTT ASEAN secara langsung.

Menariknya, menurut Dyah, tidak semua situs instansi pemerintah memiliki kanal khusus siaran pers. Beberapa instansi menggunakan nomenklatur kanal siaran pers berbeda-beda, antara lain: Ruang Media dan Berita Resmi Statistik. Portal berita kemenkes tidak seperti instansi lainnya yang menggunakan nama instansi diikuti dengan nama kanal. Portal berita Kemkenkes adalah sehatnegeriku.kemkes.go.id. Artikel berita di situs instansi pemerintah masih banyak berisi tentang kegiatan pimpinan, penghargaan, dan kegiatan rutin yang bersifat seremoni.

Di akhir paparan, ia menyampaikan 10 isu komunikasi publik untuk penguatan peran humas pemerintah yang dibagi dalam 2 kategori isu besar (tahun politik dan keketuaan KTT ASEAN).

Pada kategori isu Tahun Politik, antara lain ASN Netral, Ketahanan Pangan, IKN, Regsosek & Sensus Pertanian 2023, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Kolaborasi Perguruan Tinggi, Ekonomi Syariah, Transformasi dan Literasi Digital, Petani Millenial, dan Peningkatan Pemberdayaan Desa.

Sedangkan untuk isu Keketuaan KTT ASEAN, yang dapat dikembangkan antara lain tentang pemberdayaan UMKM, Transisi Energi menuju Net Zero Emission, Kesejahteraan, Kelembagaan Petani, dan Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian, Kemandirian Energi dan Konversi Kendaraan Listrik, ASEAN Consultant Committee for Standard & Quality, Mutu Layanan Perguruan Tinggi melalui Akreditasi Internasional, Festival Kebudayaan Internasional, Pusat Naskah Nusantara, 6 Pilar Transformasi Kesehatan, dan riset Papua.

Sebagai informasi, turut hadir ketua umum dan perwakilan organisasi serumpun sebagai panelis dalam diskusi outlook Humas Pemerintah, yaitu Dadang Rahmat Hidayat (Ketum ISKI), Wenseslaus Manggut (Ketum AMSI), Benny Butarbutar (Sekum PERHUMAS), dan Wisnu Widjanarko (Kabid MBKM PP ASPIKOM). Diskusi dipimpin oleh Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad Dandy Supriadi. Kegiatan juga dihadiri oleh Direktur Tata Kelola, Legal, dan Komunikasi Profesor Isis Ikhwansyah.

Keterangan lebih lanjut:

Thoriq Ramadani (Ketua Umum Iprahumas): 081703780000

Dyah R. Sugiyanto (Ketua tim Perumus Outlook Humas Pemerintah/ Waketum Iprahumas): 081316492142